Konsep Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode Corporate Governance

Abstract

Di Indonesia kosep corporate governance secara resmi diperkenalkan pada tahun 1999 manakala Pemerintah membentuk Komite Nasional Corporate Governance (KNCG). Sebagaimana negara-negara lainnya, melalui KNCG membuat kode corporate governanance nasional pada tahun 2000, yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Kode ini merupakan referensi bagi seluruh perusahaan di Indonesia termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN Indonesia diatur melalui Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Menurut undang-undang ini, perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan perusahaan umum (Perum) adalah dua bentuk BUMN. BUMN PT terbagi dua, yakni BUMN PT terbuka dan BUMN PT tertutup. BUMN terbuka adalah BUMN yang sahamnya dijual di bursa efek atau sahamnya terbagi dalam penguasaan banyak orang (fragmented), sedangkan BUMN PT tertutup dan Perum adalah BUMN yang sahamnya terkonsentrasi pada tangan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian, kode corporate governance Indonesia berlaku untuk seluruh BUMN, termasuk BUMN PT tertutup dan Perum.Sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara, karatekristik utama BUMN PT tertutup adalah kepemilikan yang terkonsentrasi. Artikel ini membahas pemberlakuan kode corporate governance Indonesia terhadap BUMN tertutup; apakah kode ini cocok untuk BUMN PT tertutup, maksudnya kode dapat menjadi instrument dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi BUMN PT tertutup. Kode Indonesia sangat penting untuk didiskusikan sebab sebuah kode nasional adalah jiwa dari pemberlakuan sistem corporate governance suatu negara.

Kata  kunci:  corporate  governance,  kode  corporate governance,  badan  usaha  milik  negara,  dan Indonesia